JAKARTA - Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menjadi problem pelik di Indonesia. Perlakuan diskriminasi masih dialami oleh para pahlawan devisa itu kala bekerja di luar negeri.
Hal tersebut diakibatkan kekeliruan cara pandang paradigma pemerintah yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu melakukan program nasional untuk mengurangi pengangguran yang dilegitimasi dengan beberapa peraturan yang ada.
Pemerintah Indonesia telah menjadikan pengiriman buruh migran sebagai bagian dari program pendayagunaan tenaga kerja sekaligus merupakan upaya pengangguran, namun faktanya dalam proses migrasi internasional tidak adanya keseimbangan antara besarnya pengiriman dengan upaya perlindungan.
"Maka dimulailah pengerahan tenaga kerja ke luar negeri secara masif seperti ke Arab saudi yang nyatanya masih menganut paham perbudakan," kata aktivis Migran Care, Wahyu Susilo dalam diskusi bertema 'Diskriminasi Perempuan Buruh Migran' yang diadakan Yayasan Denny JA di Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Hal tersebut juga diungkapkan staf khusus Menakertrans, Dita. Menurutnya, dalam proses perekrutan TKI disinyalir masih adanya pungutan liar (pungli) yang ditujukan kepada calon majikan yang menyebabkan seolah-olah majikan tersebut membeli budak, yang menjadikan perlakuan semena-mena terhadap TKI.
"Selama ini pelatihan training yang diberikan lemah untuk TKI, juga diindikasikan masih terdapat korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat didalam proses perekrutan TKI," papar Dita.
Menurutnya, ke depan, hal tersebut tidak boleh terjadi karena akan menjadi problem karena disaat aparat yang seharusnya melindungi malah terlibat korupsi.
"Peran Pemda harus maksimal dalam proses perekrutan, peran kepala desa yang banyak berperan sebagai calo TKI seharusnya dicarikan solusi kepada pemerintah untuk menindaknya," ungkap Dita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar