Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengecam keras penyebaran iklan promosi diskon biaya penempatan bagi majikan yang menggunakan jasa tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
Iklan diskon biaya penempatan TKI itu ditemukan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat di kawasan Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (28/10) siang. Anis menduga hal itu dilakukan untuk mempermudah warga Malaysia mendapatkan TKI setelah pemerintah Indonesia memberlakukan penghentian sementara (moratorium) penempatan jasa TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Malaysia.
Jumhur berharap Pemerintah negeri Jiran tersebut melarang iklan tersebut yang dianggapnya sebagai perbuatan tidak beradab yang tidak selayaknya terjadi. Ditekankan oleh Kepala BNP2TKI ini secara teknis pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium TKI PLRT.
"Bila tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia terhadap iklan itu, maka tidak mustahil pelaksanaan moratorium akan ditingkatkan menjadi kebijakan penghentian TKI PLRT secara permanen ke Malaysia," kata Jumhur dalam keterangan persnya, Senin (29/10)
Terkait iklan tersebut, Jumhur mengaku secepatnya mengirim surat resmi dan meminta adanya keberatan diplomatik oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Minggu (28/10) di Kuala Lumpur menemukan oklan berupa selebaran yang ditempel di sejumlah tempat dan ruang publik di Kuala Lumpur. Dalam iklan tersebut dinyatakan bahwa para TKW dari Indonesia "now on sale".
"Indonesian maids now on SALE. Fast and Easy Application!! Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett," bunyi petikan iklan tersebut.
Menurutnya, Selama ini majikan di Malaysia membayar biaya penempatan TKi sebesar 12.000 ringgit atau sekitar Rp 36 juta kepada agen tenaga kerja. Adapun iklan di atas hanya menawarkan biaya penempatan sebesar 7.500 ringgit atau hampir Rp 27 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar